Menghadapi eskalasi kecanggihan serangan siber bermotif pemerasan (*ransomware*) di ranah global, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis pedoman ketahanan siber terpadu.
Regulasi ini mewajibkan setiap pengelola sistem pembayaran perbankan untuk mengadopsi prinsip arsitektur keamanan *Zero Trust*, di mana tidak ada entitas internal maupun eksternal yang dipercaya tanpa verifikasi identitas berlapis.
Artikel ini diverifikasi dan disetujui oleh redaktur bersertifikat sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber. Ringkasan poin kunci dibantu sistem komputasi terstruktur di bawah pengawasan manusia seutuhnya.
Bursa Efek Indonesia Resmi Terapkan Batas Minimum Saham Rp1 dan Auto Rejection Simetris
Regulasi baru perdagangan BEI berlaku efektif akhir September 2026 guna memperdalam likuiditas pasar modal, meredam volatilitas, serta memperluas partisipasi investor ritel.
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Pertahankan BI-Rate 5,75 Persen Demi Jangkar Stabilitas Rupiah
Keputusan bank sentral mempertegas sikap pro-stability di tengah fluktuasi imbal hasil obligasi global dan dinamika arah kebijakan suku bunga The Fed.
Stabilisasi Harga Pangan: Bulog Amankan 2 Juta Ton Cadangan Beras Pemerintah Jelang Akhir Kuartal
Penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) diperluas ke pasar tradisional dan ritel modern untuk meredam laju inflasi bahan pokok.
Tulis tanggapan dengan sopan dan patuhi pedoman etika komunitas.
Masuk dengan Akun Google untuk menulis komentar Anda
Analisis yang sangat komprehensif. Regulasi ini memang mendesak untuk segera diterapkan di lapangan agar mitigasi risiko dan kepatuhan institusional berjalan sinergis.
Poin transparansi yang disampaikan di sini patut digarisbawahi. Perlu ada evaluasi berkala dari pihak independen untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan.
Semoga pemangku kepentingan dapat merespons poin-poin krusial ini secara objektif. Dampak langsungnya terhadap publik tentu sangat signifikan.