Mahkamah Konstitusi Sahkan Pedoman Teknis Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Serentak

Menjelang tahapan puncak pemungutan dan rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak nasional, Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi mengundangkan regulasi pedoman beracara perselisihan hasil pemilihan. Aturan ini dirancang untuk memastikan setiap keberatan sengketa suara diadili secara transparan, berkeadilan, dan terukur secara waktu.

Dalam Peraturan MK terbaru yang disahkan oleh sembilan Hakim Konstitusi, permohonan sengketa perselisihan perolehan suara pasangan calon gubernur, bupati, dan wali kota wajib diregistrasikan dalam rentang waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah mengumumkan penetapan rekapitulasi resmi.

Ketua Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kesiapan sistem administrasi peradilan elektronik (e-Court) telah ditingkatkan kapasitas peladen dan keamanannya guna menampung puluhan ribu berkas bukti digital tanpa kendala latensi.

Verifikasi Digital Formulir C-Hasil dan Saksi Daring

Salah satu pembaruan substansial dalam regulasi ini adalah standarisasi pembuktian digital. Bukti dokumen formulir C-Hasil Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diajukan para pemohon wajib menyertakan metadata waktu pemindaian dan jejak integritas kriptografis guna mencegah peredaran dokumen hasil manipulasi visual.

Selain itu, mahkamah tetap menyediakan fasilitas pemeriksaan saksi ahli dan saksi fakta dari wilayah terluar melalui tautan telekonferensi tersumpah yang difasilitasi oleh pengadilan tinggi negeri setempat. Pendekatan ini memangkas biaya mobilitas saksi sekaligus mempercepat jalannya proses pembuktian di persidangan panel.

Keadilan elektoral adalah fondasi legitimasi kepemimpinan daerah. Mahkamah Konstitusi menjamin setiap suara warga negara yang dimandatkan di kotak suara akan dinilai secara teliti dan objektif berdasarkan alat bukti yang sah.

Dengan batas waktu penanganan maksimal 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), MK memastikan seluruh sengketa kepala daerah terpilih tuntas sebelum jadwal pelantikan serentak berlangsung.